Penulis : Komaruddin Hidayat, Ketua Dewan Pers
Di luar hiruk-pikuk masalah hukum dan etika politik, Gibran sungguh beruntung bisa belajar magang selama dua tahun belajar sebagai pejabat tinggi negara.
Alih-alih membayar, dia justeru memperoleh gaji, fasilitas perumahan dan pengawalan, dan jangan-jangan juga mendapatkan uang pensiun dan pengawal yang dibayar dari pajak rakyat seumur hidupnya.
Di sini ada rasa keadilan yang terluka. Bayangkan, magang dua tahun memperoleh uang pensiunan seumur hidup, melebih gaji seorang guru besar yang telah mengabdi puluhan tahun.
Serasa dongeng, lakon Gibran laksana putra pangeran Jokowi yang mendapatkan singgasana atas kekuasaan sang ayah. Bagaikan mimpi politik.
Kita dibuat heran dan marah. Negara ini didirikan oleh masyarakat untuk melindungi, menyejahterakan dan mencerdaskan rakyat.
Secara etis-teoritis kedaulatan bangsa ini milik rakyat. Yang memiliki eksistensi riil itu rakyat.
Tapi sejak zaman VOC sampai hari ini yang dinamakan kedaulatan rakyat itu masih menjadi mitos belaka.
Negara, Parpol, Pemerintah dan Oligarki yang menguasai dan mengendalikan kedaulatan ekonomi dan politik bangsa ini.
Kita menunggu prestasi dan legacy Prabowo untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi yang benar-benar memihak rakyat sebagai pemilik dan majikan bangsa Indonesia.
