Untuk memperkuat hal tersebut, mereka mengaku telah menyerahkan bukti autentik berupa akta kelahiran kepada penyidik.
Heriyanto menilai fakta usia tersebut harus menjadi bagian penting dalam konstruksi penanganan perkara.
Sebab, apabila seseorang masih berstatus anak ketika peristiwa terjadi, terdapat ketentuan khusus dalam sistem peradilan pidana anak yang wajib diperhatikan.
“Yang harus digarisbawahi, Aurel pada saat peristiwa terjadi masih dalam kategori anak.
Bukti akta kelahiran sudah ditunjukkan.
Lantas bagaimana konstruksi hukum penganiayaan terhadap anak ini? Ini harus clear dan tidak boleh kabur,” tegas Heriyanto.
Menurutnya, status anak bukan persoalan administratif yang bisa dikesampingkan.
Ada hak-hak khusus yang harus dijamin dan mekanisme hukum yang wajib diperhatikan dalam setiap tahapan penanganan perkara.
Kuasa Hukum Minta Jaksa Cermati Berkas
Heriyanto juga mengingatkan agar proses hukum tidak terpengaruh oleh tekanan, opini, maupun narasi yang berkembang di luar ruang penyidikan.
Baginya, kerasnya klaim salah satu pihak tidak dapat menggantikan pembuktian.
Setiap tuduhan harus diuji melalui fakta, alat bukti, dan rangkaian peristiwa yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
“Siapa pun boleh berpendapat atau ngotot, tetapi fakta hukum tidak bisa dibantah dan tidak bisa dipaksakan.
Semua ada rangkaian hukum yang tidak boleh terputus.
Karena berkas ini akan dinilai oleh Kejaksaan, kami yakin Jaksa akan melihat secara cermat bahwa hubungan sebab-akibat antar-fakta ini masih butuh kejelasan,” ujarnya.
Tim penasihat hukum memastikan akan terus mengawal proses pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan.
Mereka berharap jaksa tidak hanya melihat kelengkapan administrasi, tetapi juga mencermati substansi pembuktian, kronologi kejadian, serta pemenuhan hak-hak hukum Aurel sebagai anak.
Pada akhirnya, perkara ini bukan hanya menyangkut siapa yang ditetapkan sebagai tersangka.
Lebih jauh, yang harus dipastikan adalah apakah setiap penetapan status hukum benar-benar ditopang oleh fakta dan pembuktian yang utuh, serta apakah perlindungan terhadap anak telah dijalankan sebagaimana mestinya. (*)
