PALEMBANG – Gerakan Pemuda Kekuatan Pembaruan (GPKP) kembali menggelar aksi demonstrasi Jilid II di depan Kantor DPD Partai Demokrat Sumatera Selatan (Sumsel), Selasa (10/11/2026), sekitar pukul 09.00 WIB.
Aksi tersebut merupakan bentuk protes sekaligus desakan kepada jajaran pengurus DPD Demokrat Sumsel agar tidak bersikap pasif dalam menyikapi dugaan pelanggaran etik dan moral yang melibatkan kader partainya di Kabupaten Musi Rawas.
Dalam aksi tersebut, GPKP mendesak Ketua DPD Partai Demokrat Sumsel, Cik Ujang, segera memanggil Ketua DPC Partai Demokrat Musi Rawas, Beni Candra, S.E., M.M., untuk membawa persoalan etik yang melibatkan H. Alamsah, S.H., anggota DPRD Musi Rawas sekaligus kader Partai Demokrat, ke Mahkamah Partai agar diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme organisasi.
Desakan tersebut berkaitan dengan pesta malam di Desa Mambang, Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas, yang diselenggarakan oleh H. Alamsah, S.H., dengan menghadirkan DJ Bunga Syantik dari Jakarta.
Kegiatan hiburan yang berlangsung hingga menjelang pagi itu menjadi sorotan setelah dilaporkan adanya warga yang meninggal dunia di lokasi, yang diduga berkaitan dengan overdosis.
Selain itu, GPKP menyoroti dugaan adanya peredaran narkotika serta minuman keras dalam kegiatan tersebut.
GPKP menilai persoalan ini tidak boleh dipandang sebagai urusan pribadi semata, melainkan harus menjadi perhatian serius partai karena menyangkut tanggung jawab moral seorang anggota DPRD sekaligus kader partai politik.
Namun, sangat disayangkan, dalam pelaksanaan aksi Jilid II tersebut, Cik Ujang maupun perwakilan resmi DPD Demokrat Sumsel tidak hadir menemui massa aksi.
Akibatnya, GPKP tidak memperoleh tanggapan maupun penjelasan langsung dari pihak DPD terkait tuntutan yang telah disampaikan.
Satrya S., Koordinator Lapangan, menegaskan bahwa persoalan tersebut telah menimbulkan keprihatinan serius di tengah masyarakat.
“Kejadian di Musi Rawas bukan sekadar persoalan hiburan malam biasa.
Ada warga yang dilaporkan meninggal dunia di lokasi kegiatan yang diselenggarakan oleh kader Partai Demokrat sekaligus anggota DPRD. Ini menyangkut tanggung jawab moral dan etik seorang pejabat publik.
Kami mendesak Cik Ujang selaku Ketua DPD agar segera memanggil Beni Candra selaku Ketua DPC Demokrat Musi Rawas, mengambil langkah tegas terhadap H. Alamsah, S.H., serta membawa persoalan ini ke Mahkamah Partai untuk diperiksa secara objektif.”
Sementara itu, Juzama Hendra, Koordinator Aksi, menyayangkan ketidakhadiran jajaran pengurus DPD Demokrat Sumsel dalam menemui massa aksi.
“Ketidakhadiran pengurus DPD Demokrat Sumsel untuk menemui massa aksi hari ini semakin memperkuat kesan bahwa aspirasi yang kami sampaikan belum menjadi perhatian serius.
Kami berdiri di sini menuntut akuntabilitas moral atas peristiwa yang menelan korban jiwa.
Jangan sampai partai politik justru terkesan menjadi tempat berlindung bagi kader yang diduga bermasalah. Partai harus berani mengambil sikap, bukan memilih diam.”
Neka Pratama, Koordinator Anggota, menegaskan bahwa GPKP tidak akan menghentikan perjuangan hanya karena tuntutan mereka belum mendapat respons langsung dari pengurus DPD Demokrat Sumsel.
“Perjuangan kami tidak akan berhenti pada aksi hari ini.
Jika Ketua DPD Demokrat Sumsel terus bergeming dan tidak mampu menunjukkan langkah konkret dalam menyelesaikan persoalan kadernya, kami menyarankan agar Cik Ujang mengevaluasi kepemimpinannya.
