Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai asal-usul mesin, tahun produksi, spesifikasi pabrikan, dokumen pembelian, sertifikat atau dokumen garansi, serta kesesuaian barang yang dipasang dengan kontrak pengadaan.
“Kalau memang benar mesin tersebut barang baru, kami mempertanyakan mengapa baru dilakukan uji coba sudah mengalami kerusakan dan menurut keterangan yang kami terima tidak memiliki garansi.
Kami tidak sedang menuduh siapa pun, tetapi kondisi ini patut diperiksa secara teknis dan administratif.
Harus dibuktikan apakah mesin tersebut benar-benar baru, sesuai spesifikasi, dan memenuhi standar kualitas yang dipersyaratkan,” tegas Ahlul.
INSTRUKSI WALI KOTA JANGAN HANYA BERHENTI PADA PENGECEKAN
LAKI P45 juga menyoroti instruksi Wali Kota Lubuklinggau kepada Inspektorat agar melakukan pengecekan dan menekankan kepada Dinas PUPR serta kontraktor untuk melaksanakan perbaikan sesuai RAB.
Menurut LAKI P45, instruksi tersebut harus ditindaklanjuti secara serius, bukan sebatas pemeriksaan administratif atau perbaikan sementara untuk memenuhi kewajiban di atas kertas.
Pemeriksaan harus memastikan kapasitas mesin, kualitas peralatan, volume pekerjaan, hasil uji fungsi, serta kesesuaian seluruh pekerjaan dengan kontrak dan RAB.
LAKI P45 meminta Inspektorat mengawasi pelaksanaan tindak lanjut tersebut dan memastikan setiap kekurangan pekerjaan benar-benar diperbaiki serta dapat dibuktikan melalui pengujian teknis.
EMPAT TITIK PROYEK DIMINTA DIPERIKSA DAN DIEVALUASI MENYELURUH
Ahlul Fajri menambahkan bahwa proyek revitalisasi Intake PDAM yang menjadi perhatian LAKI P45 mencakup empat titik lokasi, yaitu:
1. Intake PDAM Watas.
2. Intake Petanang.
3. Intake Jukung.
4. Intake Lubuk Kupang.
LAKI P45 meminta agar seluruh titik proyek tersebut diperiksa secara menyeluruh, bukan hanya lokasi yang saat ini menjadi sorotan.
“Kami meminta BPK, Inspektorat, Dinas PUPR, dan pihak berwenang melakukan pemeriksaan terhadap keempat lokasi tersebut.
Apabila ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, kapasitas mesin tidak sesuai kontrak, atau peralatan yang tidak memenuhi standar, kami meminta agar dilakukan pembongkaran dan pemasangan ulang atau perbaikan sesuai ketentuan kontrak dan rekomendasi hasil pemeriksaan,” tegasnya.
LAKI P45 DESAK PERTANGGUNGJAWABAN DAN SANKSI APABILA TERBUKTI ADA PENYIMPANGAN
LAKI P45 menegaskan bahwa penggunaan APBD harus berpedoman pada prinsip pengelolaan keuangan negara yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam:
– UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, khususnya Pasal 3 ayat (1).
– UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengenai pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan negara.
– Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 dan perubahan berikutnya yang berlaku, terkait prinsip pengadaan, kesesuaian spesifikasi, pelaksanaan kontrak, dan pertanggungjawaban penyedia.
– UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, sebagaimana telah diubah, terkait pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan serta tanggung jawab penyelenggaraan jasa konstruksi.
Apabila pemeriksaan membuktikan adanya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, atau penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, LAKI P45 meminta aparat penegak hukum menindaklanjutinya berdasarkan ketentuan UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan memperhatikan unsur-unsur pidana yang harus dibuktikan.
