Sebagai bentuk kontrol sosial, LAKI P45 menyampaikan lima tuntutan:
1. Mendesak Dinas PUPR Kota Lubuklinggau membuka dokumen dan penjelasan mengenai nilai anggaran, RAB, spesifikasi teknis, kapasitas mesin, penyedia barang, serta pelaksanaan pekerjaan pada empat titik intake.
2. Mendesak BPK memberikan kejelasan atas informasi dugaan temuan pemeriksaan serta memastikan rekomendasi pemeriksaan, apabila ada, ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
3. Mendesak Inspektorat Kota Lubuklinggau melakukan pemeriksaan menyeluruh dan mengawasi perbaikan seluruh pekerjaan yang tidak sesuai kontrak.
4. Mendesak kontraktor dan PPK segera bertanggung jawab memperbaiki mesin yang rusak dan mengganti peralatan apabila terbukti tidak sesuai spesifikasi kontrak, tanpa membebankan biaya yang seharusnya menjadi tanggung jawab penyedia kepada masyarakat atau PDAM.
5. Mendesak aparat penegak hukum melakukan penyelidikan apabila ditemukan indikasi tindak pidana atau kerugian keuangan negara berdasarkan bukti yang cukup.
“Jangan sampai uang rakyat yang mencapai miliaran rupiah hanya menghasilkan pekerjaan yang tidak maksimal.
Kami tidak ingin ada pihak yang seenaknya mengambil keuntungan dengan mengurangi mutu pekerjaan dan kualitas peralatan.
Anggaran APBD itu uang rakyat, sehingga hasilnya harus benar-benar dirasakan masyarakat melalui peningkatan pelayanan air bersih.”
Ahlul Fajri menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa LAKI P45 akan terus mengawal persoalan revitalisasi Intake PDAM Tirta Bukit Sulap sampai ada kejelasan mengenai penggunaan anggaran, kualitas hasil pekerjaan, dan pertanggungjawaban seluruh pihak terkait.
“Kami tidak mencari-cari kesalahan, tetapi kami tidak akan membiarkan uang rakyat dipertanggungjawabkan tanpa hasil yang sepadan.
Jika pekerjaan sudah sesuai aturan, buktikan secara terbuka.
Namun apabila ditemukan penyimpangan, jangan ada yang dilindungi dan jangan ada yang kebal hukum”.
Sumber : https://musirawasekspres.com/anggaran-revitalisasi-intake-pdam-dipertanyakan-aktivis-temukan-dugaan-kapasitas-mesin-tidak-sesuai-desak-bpk-dan-inspektorat-bertindak/
