Pers dan Godaan Kekuasaan
Ada satu hal lain yang menarik perhatian saya sebagai kader Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).
Organisasi wartawan tertua di Indonesia ini telah melewati berbagai gelombang dinamika. Pergantian kepemimpinan, perbedaan pandangan, hingga persaingan internal menjadi bagian dari perjalanan panjang organisasi.
Saya melihat, di tengah berbagai persoalan tersebut, PWI tetap berusaha mempertahankan eksistensinya.
Perubahan kepengurusan dari masa Hendry Ch Bangun menuju kepemimpinan Ahmad Munir merupakan salah satu babak penting dalam perjalanan organisasi.
Berbagai unsur dan kepentingan turut mewarnai proses konsolidasi tersebut.
Namun, ada satu pertanyaan yang layak diajukan: bagaimana masa depan kesejahteraan insan pers dan penguatan organisasi wartawan di tengah perubahan lanskap politik dan ekonomi media?
Jika suatu saat Dasco memperoleh amanah sebagai Wakil Presiden, perhatian terhadap kehidupan pers nasional semestinya menjadi salah satu agenda yang tidak boleh diabaikan.
Pers menghadapi persoalan yang semakin kompleks. Perusahaan media berjuang mempertahankan keberlanjutan usaha.
Wartawan menghadapi tantangan kesejahteraan, sementara disrupsi teknologi mengubah cara masyarakat memperoleh informasi.
Karena itu, pemerintah perlu menghadirkan kebijakan yang memperkuat ekosistem pers, bukan sekadar memberikan ruang bagi organisasi tertentu untuk memperoleh akses kekuasaan.
Dalam konteks tersebut, saya ingin menyampaikan sejumlah gagasan yang mungkin terdengar tidak lazim, tetapi patut menjadi bahan diskusi.
Pertama, penguatan kapasitas sumber daya manusia di sektor komunikasi dan digitalisasi melalui penempatan figur-figur yang memahami dunia media.
Nama Angga Raka Prabowo dan Ketua Umum PWI Ahmad Munir, misalnya, dapat menjadi bagian dari diskusi mengenai penguatan hubungan pemerintah dengan ekosistem pers.
Penempatan dalam jabatan publik, tentu saja, harus didasarkan pada kompetensi, kebutuhan kelembagaan, serta mekanisme yang berlaku.
Kedua, membuka ruang bagi kader organisasi pers yang memiliki pengalaman dan kapasitas profesional, seperti Timbo Siahaan untuk dapat berkontribusi sebagai Wamen dalam sektor transportasi.
Pengalaman seseorang di berbagai perusahaan negara dapat menjadi pertimbangan, sepanjang memenuhi persyaratan dan proses seleksi yang transparan.
Ketiga, memperluas kesempatan bagi profesional dari kalangan pers untuk berkiprah di badan usaha milik negara.
Hingga didalam struktur tidak hanya ada lima orang komisaris dan dewas yang duduk di Pengurus Pusat PWI, usulan mengenai keterwakilan hingga 14 orang dari unsur pengurus PWI Pusat sebagai Dewas, komisaris atau direktur BUMN tentu membutuhkan kajian serius, walaupun saat ini.
Jabatan tersebut bukan hanya fasilitas organisasi, melainkan kemampuan dan profesionalisme, integritas Ketum Ahmad Munir dimana sepanjang karirnya di BUMN sehingga Dia dapat menarik dan menempatkan sumberdaya yang terhubung kepemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan.
Penulis : Dr. Ir. H. Herawansyah, S.Ars., M.Sc., MT., IAI. (Anggota Dewan Pakar PWI Provinsi Bengkulu).
